Lima anggota DPR membuat petisi penolakan pembangunan gedung baru. Lima orang yang berasal dari fraksi-fraksi yang berbeda itu mendesak agar pimpinan DPR menghentikan rencana pembangunan gedung baru.
Lima orang itu yakni, Teguh Juwarno dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Roy Suryo dari Fraksi Demokrat, Budiman Sudjatmiko dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Prabowo dari Fraksi Gerindra, dan Abdul Malik Haramain dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.
Menurut Teguh Juwarno, pertimbangan penolakan itu karena adanya pandangan masyarakat yang menilai kinerja DPR masih buruk. Untuk itu, DPR sebaiknya memperbaiki kinerja daripada membangun gedung baru. "Urgensi pembangunan gedung baru belum perlu," kata Teguh.
Teguh menilai, pembangunan gedung baru itu sebagai langkah yang tidak bijaksana. Alasannya, kenyataan sosial menunjukkan masyarakat masih banyak yang mengalami kesusahan. Menurut dia, pembangunan akan semakin memperlebar luka sosial. Saat ini sudah ada 10 orang yang tanda tangan mendukung petisi itu. Nantinya, petisi akan disampaikan ke pimpinan DPR.
"Jangan kita hanya terjebak pada demokrasi prosedural. Secara aspek prosedur mungkin memang sudah benar, tetapi jika tidak mempertimbangkan aspek keadilan sosial maka publik akan terlukai," kata mantan wartawan ini.
Sedangkan Roy Suryo beralasan, pembangunan gedung baru harus mendapat persetujuan dulu dari rakyat. Dengan begitu, DPR akan mendapatkan kembali kepercayaan rakyat. "Karena anggota DPR dipilih oleh rakyat, jadi kita kembalikan saja soal ini kepada rakyat," kata Roy.
Menurut Budiman Sudjatmiko, lima anggota DPR tersebut tidak hanya membuat petisi tapi juga menggalang dukungan agar pembangunan gedung baru dibatalkan. "Ada sesuatu yang kami tangkap dari konstituen, dan sebagian besar rakyat bahwa pembangunan gedung ini tidak bisa dilakukan," kata Budiman.
Menurut Edy Prabowo, sikap penolakan ini bukan semata-mata untuk mencari muka di hadapan rakyat. Namun, karena memang murni melihat aspirasi masyarakat, bahwa sebaiknya pembangunan itu tidak dilakukan untuk efisiensi anggaran negara. "Kami tidak melihat 'baju' kami sekarang," kata Edy yang juga Sekretaris Fraksi Gerindra ini.
Abdul Malik menambahkan, pembangunan gedung itu tidak ada relevansinya dengan peningkatan produktivitas. Bagi Abdul Malik, tidak ada kepentingan mendesak untuk membangun gedung.
"Ini rencana bodoh dan memalukan, karena seolah-olah pimpinan terutama BURT [Badan Urusan Rumah Tangga DPR] tidak pernah melihat kanan-kiri soal gedung ini. Ini bisa menimbulkan kejengkelan sosial baru di masyarakat dengan parlemen," kata Abdul Malik yang juga anggota Komisi II DPR ini.
Lima orang itu yakni, Teguh Juwarno dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Roy Suryo dari Fraksi Demokrat, Budiman Sudjatmiko dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Prabowo dari Fraksi Gerindra, dan Abdul Malik Haramain dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.
Menurut Teguh Juwarno, pertimbangan penolakan itu karena adanya pandangan masyarakat yang menilai kinerja DPR masih buruk. Untuk itu, DPR sebaiknya memperbaiki kinerja daripada membangun gedung baru. "Urgensi pembangunan gedung baru belum perlu," kata Teguh.
Teguh menilai, pembangunan gedung baru itu sebagai langkah yang tidak bijaksana. Alasannya, kenyataan sosial menunjukkan masyarakat masih banyak yang mengalami kesusahan. Menurut dia, pembangunan akan semakin memperlebar luka sosial. Saat ini sudah ada 10 orang yang tanda tangan mendukung petisi itu. Nantinya, petisi akan disampaikan ke pimpinan DPR.
"Jangan kita hanya terjebak pada demokrasi prosedural. Secara aspek prosedur mungkin memang sudah benar, tetapi jika tidak mempertimbangkan aspek keadilan sosial maka publik akan terlukai," kata mantan wartawan ini.
Sedangkan Roy Suryo beralasan, pembangunan gedung baru harus mendapat persetujuan dulu dari rakyat. Dengan begitu, DPR akan mendapatkan kembali kepercayaan rakyat. "Karena anggota DPR dipilih oleh rakyat, jadi kita kembalikan saja soal ini kepada rakyat," kata Roy.
Menurut Budiman Sudjatmiko, lima anggota DPR tersebut tidak hanya membuat petisi tapi juga menggalang dukungan agar pembangunan gedung baru dibatalkan. "Ada sesuatu yang kami tangkap dari konstituen, dan sebagian besar rakyat bahwa pembangunan gedung ini tidak bisa dilakukan," kata Budiman.
Menurut Edy Prabowo, sikap penolakan ini bukan semata-mata untuk mencari muka di hadapan rakyat. Namun, karena memang murni melihat aspirasi masyarakat, bahwa sebaiknya pembangunan itu tidak dilakukan untuk efisiensi anggaran negara. "Kami tidak melihat 'baju' kami sekarang," kata Edy yang juga Sekretaris Fraksi Gerindra ini.
Abdul Malik menambahkan, pembangunan gedung itu tidak ada relevansinya dengan peningkatan produktivitas. Bagi Abdul Malik, tidak ada kepentingan mendesak untuk membangun gedung.
"Ini rencana bodoh dan memalukan, karena seolah-olah pimpinan terutama BURT [Badan Urusan Rumah Tangga DPR] tidak pernah melihat kanan-kiri soal gedung ini. Ini bisa menimbulkan kejengkelan sosial baru di masyarakat dengan parlemen," kata Abdul Malik yang juga anggota Komisi II DPR ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar